BOGOR – IPB University menegaskan bahwa keterlibatannya dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berada pada aspek akademik dan penguatan sistem pemenuhan gizi nasional, bukan sebagai pengelola operasional dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Penegasan tersebut disampaikan dalam dialog terbuka antara pimpinan kampus dan mahasiswa di Gedung Startup Center, Kampus Taman Kencana, Bogor. Forum itu digelar untuk meluruskan berbagai informasi yang berkembang terkait posisi IPB dalam program strategis nasional tersebut.
Rektor IPB University, Dr Alim Setiawan Slamet, mengatakan sejak awal kampus telah memutuskan untuk tidak terlibat langsung dalam operasional SPPG dengan mempertimbangkan berbagai risiko teknis dan aspek keamanan pangan.
“Kami melihat masih ada informasi yang belum utuh sehingga memunculkan kesalahpahaman. Karena itu, penting untuk menjelaskan posisi IPB secara terbuka,” ujarnya.
Menurut Alim, kontribusi IPB dalam program MBG diwujudkan melalui pembentukan Center of Excellence (CoE) Pemenuhan Gizi Nasional bersama Badan Gizi Nasional, Bappenas, Unicef, dan sejumlah mitra lainnya.
Melalui CoE tersebut, IPB berperan dalam penyusunan kajian akademik, pengembangan standar mutu, pelatihan sumber daya manusia, hingga penguatan sistem pengawasan berbasis data. Kampus juga mendorong pembentukan pusat-pusat keunggulan serupa di sejumlah daerah, seperti Papua, Nusa Tenggara Timur, dan Jawa Timur.
Kepala Lembaga Riset Internasional Pangan, Gizi, Kesehatan, dan Halal IPB University, Prof Erika B Laconi, menegaskan bahwa tugas utama perguruan tinggi adalah mengembangkan ilmu pengetahuan dan memperkuat sistem pengendalian mutu.
Menurutnya, sivitas akademika memiliki ruang yang luas untuk berkontribusi melalui penelitian, inovasi pangan, pengawasan lapangan, serta pengembangan kewirausahaan berbasis pangan dan gizi.
Sementara itu, terkait pengelolaan SPPG, IPB menjelaskan bahwa pembangunan dan operasionalnya dilakukan oleh PT Bogor Life Science and Technology (BLST), perusahaan holding milik IPB, melalui yayasan yang dibentuk secara khusus dan berbadan hukum tersendiri.
Direktur PT BLST, Dr Luhur Budijarso, mengatakan pengembangan SPPG telah melalui kajian risiko selama lebih dari satu tahun. Menurutnya, model yang dibangun tidak semata berorientasi pada keuntungan operasional.
“Tujuan yang lebih besar adalah membangun ekosistem agribisnis dan rantai pasok pangan yang berkelanjutan dengan melibatkan petani, peternak, dan UMKM lokal,” katanya.
Ia juga menegaskan bahwa lokasi SPPG tidak berada di dalam kampus IPB, tidak menggunakan fasilitas maupun sumber daya kampus, serta bukan diperuntukkan bagi pengadaan MBG untuk mahasiswa.
Di sisi lain, Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa (BEM KM) IPB menilai dialog terbuka tersebut penting untuk memberikan pemahaman yang utuh kepada mahasiswa sekaligus mendorong keterlibatan civitas akademika dalam mengawal implementasi program pemenuhan gizi nasional.
Melalui penegasan tersebut, IPB berharap masyarakat memperoleh gambaran yang jelas bahwa peran kampus dalam program MBG berfokus pada pengembangan ilmu pengetahuan, penguatan sistem, dan peningkatan kualitas implementasi program gizi nasional.
