BEKASI – Wacana kenaikan tarif Transjabodetabek yang sedang dikaji Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mendapat perhatian dari Pemerintah Kota Bekasi. Wali Kota Bekasi Tri Adhianto menegaskan bahwa pihaknya telah melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung terkait rencana tersebut.
Menurut Tri, pembahasan dilakukan untuk memahami secara menyeluruh latar belakang munculnya usulan penyesuaian tarif layanan transportasi publik yang menghubungkan Jakarta dengan sejumlah wilayah penyangga, termasuk Kota Bekasi.
“Pak Gubernur sudah berbicara dengan saya. Bersama Sekretaris Daerah, kami juga telah berdiskusi mendalam mengenai hal ini,” ujar Tri Adhianto, Senin (15/6/2026).
Dalam penjelasan yang diterimanya, Pemprov DKI Jakarta saat ini menghadapi beban subsidi yang cukup besar untuk mendukung operasional transportasi publik. Salah satu komponen terbesar berasal dari layanan Transjabodetabek yang terus mengalami peningkatan jumlah pengguna.
Tri menjelaskan, biaya operasional untuk melayani satu penumpang diperkirakan mencapai sekitar Rp15.000 per perjalanan. Sementara tarif yang saat ini dibayarkan pengguna masih sebesar Rp3.500.
Dengan demikian, pemerintah masih memberikan subsidi sekitar Rp11.500 hingga Rp12.000 kepada setiap penumpang yang menggunakan layanan tersebut.
“Beredar informasi seolah-olah subsidi ini akan dicabut. Jika dihitung secara ekonomi, tarif yang seharusnya diterapkan berada di kisaran Rp13.500 hingga Rp15.000 per penumpang,” katanya.
Meski demikian, Tri menegaskan bahwa belum ada keputusan final terkait besaran tarif baru. Menurutnya, proses kajian masih berlangsung dan berbagai aspek perlu dipertimbangkan secara matang, termasuk dampaknya terhadap masyarakat yang bergantung pada transportasi publik.
Ia menilai layanan Transjabodetabek memiliki peran strategis dalam mendukung mobilitas warga sekaligus mengurangi kemacetan di kawasan metropolitan Jabodetabek. Oleh karena itu, keberlanjutan layanan dan keterjangkauan tarif harus berjalan seimbang.
“Pak Gubernur pun memahami bahwa transportasi publik berperan besar untuk mengurangi kemacetan. Oleh karena itu, penyediaan layanan yang baik tetap harus menjadi perhatian dan didukung bersama,” ujarnya.
Bagi Kota Bekasi, keberadaan Transjabodetabek menjadi salah satu tulang punggung mobilitas ribuan pekerja yang setiap hari beraktivitas di Jakarta. Karena itu, Pemerintah Kota Bekasi berharap setiap kebijakan yang diambil tetap mempertimbangkan kemampuan masyarakat sekaligus menjaga kualitas layanan transportasi publik.
Hingga saat ini, Pemprov DKI Jakarta masih melakukan evaluasi terhadap skema tarif yang dinilai paling tepat, sementara masyarakat menunggu kepastian mengenai kebijakan yang akan diterapkan ke depan.
