KOTA BEKASI – Pelaksana Harian (Plh) Wali Kota Bekasi Abdul Harris Bobihoe memimpin apel pagi yang diikuti aparatur di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi. Kegiatan tersebut turut dirangkaikan dengan penandatanganan kerja sama antar lembaga serta penyerahan santunan BPJS Ketenagakerjaan kepada penerima manfaat.
Dalam amanatnya, Harris Bobihoe menegaskan sejumlah agenda prioritas yang saat ini menjadi perhatian Pemerintah Kota Bekasi. Salah satunya adalah penanganan persoalan persampahan melalui pendekatan yang lebih inovatif dan berkelanjutan.
Menurutnya, pemerintah daerah tengah mendorong pemanfaatan sampah menjadi energi terbarukan sebagai salah satu solusi dalam mengurangi beban sampah sekaligus menciptakan nilai manfaat bagi masyarakat. Untuk itu, ia meminta dukungan seluruh unsur pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat agar program tersebut dapat berjalan optimal.
Selain isu lingkungan, Harris juga menginstruksikan perangkat daerah terkait untuk meningkatkan koordinasi dan mempercepat upaya penyediaan lahan guna mendukung berbagai program pembangunan strategis. Namun, ia mengingatkan agar setiap tahapan tetap dilaksanakan sesuai prosedur serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Memasuki periode kelulusan dan kenaikan kelas, Harris turut memberikan perhatian terhadap pelaksanaan kegiatan perpisahan sekolah. Ia meminta sekolah-sekolah di Kota Bekasi mengedepankan kesederhanaan dan tidak membebani orang tua siswa dengan biaya tambahan yang tidak diperlukan.
“Perpisahan sekolah dilaksanakan sederhana, tetapi tidak mengurangi maknanya. Cukup di sekolah masing-masing dan tidak boleh ada penahanan ijazah oleh pihak sekolah,” ujar Harris.
Pada kesempatan yang sama, Harris juga menyoroti pelaksanaan Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) yang akan segera berlangsung. Ia menegaskan bahwa seluruh proses harus berjalan sesuai ketentuan yang berlaku serta menjunjung tinggi prinsip transparansi dan keadilan.
Pemerintah Kota Bekasi, kata dia, akan melakukan pengawasan secara ketat dan menindak tegas setiap bentuk kecurangan maupun penyimpangan yang dilakukan oleh oknum dalam pelaksanaan SPMB demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem pendidikan.
