KOTA BEKASI – Pemerintah Kota Bekasi mengandalkan kolaborasi lintas organisasi perangkat daerah untuk mempercepat pelaksanaan program sekaligus mengoptimalkan potensi pendapatan asli daerah (PAD).
Pola kerja tersebut disampaikan saat Wakil Wali Kota Bekasi Abdul Harris Bobihoe menerima kunjungan kerja Komisi B DPRD Kota Depok di Ruang Rapat Wakil Wali Kota Bekasi, Kompleks Pemkot Bekasi.
Rombongan DPRD Kota Depok dipimpin Koordinator Komisi B Hj Yeti Wulandari dan Ketua Komisi B H Hamzah. Kunjungan dilakukan untuk memperoleh data serta informasi mengenai perkembangan, tantangan, dan potensi ekonomi di Kota Bekasi.
Dalam pertemuan itu dijelaskan bahwa pembiayaan sebuah program tidak selalu dibebankan kepada satu perangkat daerah. Setiap dinas dapat mengalokasikan anggaran bagi komponen kegiatan yang berada dalam lingkup kewenangannya.
Dalam pengembangan kawasan olahraga, misalnya, Dinas Kepemudaan dan Olahraga dapat berkolaborasi dengan Dinas Pekerjaan Umum pada sisi infrastruktur. Dinas Pariwisata juga dapat berkontribusi dalam pengembangan kegiatan, promosi, dan daya tarik kawasan.
Kolaborasi tersebut menjadi fondasi pengembangan Sports City yang mengintegrasikan stadion, gedung olahraga, ruang publik, fasilitas rekreasi, dan aktivitas ekonomi masyarakat.
Kawasan itu dirancang untuk menampung pertandingan profesional maupun kegiatan non-olahraga, seperti konser, festival, pameran, dan kegiatan komunitas. Pemanfaatan aset secara multifungsi membuka peluang pendapatan dari penyewaan fasilitas, parkir, dan pengelolaan utilitas.
Aktivitas kawasan juga diharapkan meningkatkan kunjungan serta transaksi pada sektor perhotelan, pusat perbelanjaan, kuliner, transportasi, dan jasa.
Pelaku UMKM dilibatkan melalui Food Zone, kegiatan Car Free Day, dan kerja sama dengan pusat perbelanjaan. Pemkot Bekasi turut memfasilitasi penerbitan Nomor Induk Berusaha secara gratis agar UMKM dapat mengakses ruang usaha resmi.
Kunjungan kerja kemudian ditutup dengan dialog interaktif, pertukaran cinderamata, dan foto bersama sebagai bentuk penguatan hubungan kelembagaan kedua daerah.
