KOTA BEKASI – Pembangunan Kota Bekasi tidak hanya diarahkan pada peningkatan infrastruktur, tetapi juga pada pemenuhan hak dasar seluruh masyarakat. Komitmen itu diperkuat melalui Pelatihan Kota Hak Asasi Manusia (HAM) yang berlangsung selama tiga hari hingga 3 September 2026.
Kegiatan tersebut dibuka Sekretaris Daerah Kota Bekasi, Drs. Junaedi, dan diikuti 25 peserta dari unsur aparatur Pemerintah Kota Bekasi, akademisi, serta perwakilan elemen masyarakat.
Junaedi mengatakan, pertumbuhan Kota Bekasi sebagai kawasan metropolitan memunculkan dinamika sosial yang semakin kompleks. Keragaman masyarakat perlu direspons melalui kebijakan pembangunan yang inklusif, adil, dan mampu menjamin hak setiap warga.
Menurutnya, pembangunan fisik tetap penting, tetapi tidak dapat menjadi satu-satunya ukuran kemajuan kota. Pemerintah juga berkewajiban memastikan terpenuhinya hak masyarakat melalui pelayanan publik yang setara dan bebas diskriminasi.
“Pemerintah daerah merupakan ujung tombak dalam pelaksanaan kewajiban negara untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia,” ujar Junaedi.
Ia menegaskan bahwa prinsip HAM harus menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan, pengelolaan lingkungan hidup, penyelenggaraan pelayanan publik, serta perlindungan terhadap kelompok rentan dan penyandang disabilitas.
Pelatihan Kota HAM diharapkan meningkatkan kemampuan aparatur dalam menerapkan perspektif tersebut ke dalam program kerja. Peserta juga mendapat kesempatan mendalami instrumen HAM dan menyusun rencana tindak lanjut yang relevan dengan pembangunan Kota Bekasi.
Kegiatan ini turut menjadi ruang dialog antara pemerintah, akademisi, masyarakat sipil, dan komunitas. Pertukaran pandangan dari berbagai elemen diperlukan agar kebijakan publik mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara lebih tepat.
Junaedi meminta peserta mengikuti seluruh sesi secara aktif dan partisipatif. Hasil pelatihan diharapkan tidak berhenti sebagai pengetahuan, tetapi diterapkan dalam tugas pemerintahan dan pelayanan masyarakat.
Pemkot Bekasi menargetkan perspektif HAM semakin terintegrasi dalam proses pembangunan menuju pemerintahan yang humanis dan berkeadilan.
