Pemkot Bekasi Ingin Subsidi Transjabodetabek Tetap Aman, Penambahan Armada Jadi Harapan

KOTA BEKASI – Pemerintah Kota Bekasi berharap subsidi layanan Transjabodetabek dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tetap dipertahankan di tengah rencana evaluasi tarif transportasi publik. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga akses transportasi yang terjangkau bagi ribuan warga Bekasi yang setiap hari beraktivitas di Jakarta.

Pelaksana Harian (Plh) Wali Kota Bekasi Abdul Harris Bobihoe menegaskan bahwa Transjabodetabek telah menjadi pilihan utama masyarakat, terutama para pekerja komuter yang tinggal di Bekasi namun mencari nafkah di ibu kota.

“Mereka tinggal di Bekasi tapi di Jakarta kerjanya, makanya jangan dicabut,” ujar Bobihoe saat ditemui di Hotel Grand Travello Bekasi, Jalan Grand Kota Bintang, Jakasampurna, Bekasi Barat, Kamis (11/6/2026).

Selain mempertahankan subsidi, Bobihoe juga berharap pemerintah dapat menambah jumlah armada dan memperluas jaringan rute Transjabodetabek. Menurutnya, peningkatan layanan tersebut diperlukan untuk mengimbangi tingginya minat masyarakat menggunakan transportasi massal.

Ia menilai penambahan armada akan membantu mengurangi kepadatan penumpang yang masih sering terjadi pada jam sibuk, baik saat berangkat maupun pulang kerja. Sementara penambahan jalur diharapkan mampu menjangkau lebih banyak kawasan permukiman di Kota Bekasi.

Sebelumnya, Wali Kota Bekasi Tri Adhianto telah melakukan komunikasi dengan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengenai keberlangsungan subsidi Transjabodetabek. Pembicaraan itu berlangsung setelah muncul sinyal adanya penyesuaian tarif layanan dalam waktu dekat.

Meski demikian, Pramono memastikan subsidi untuk Transjabodetabek tetap akan diberikan agar masyarakat tetap dapat menikmati tarif yang terjangkau. Pemerintah hanya melakukan evaluasi terhadap sejumlah rute yang dinilai memiliki tarif sangat rendah dibandingkan biaya operasional.

Salah satu rute yang menjadi perhatian adalah Blok M–Bandara Soekarno-Hatta yang saat ini masih bertarif Rp3.500. Tarif tersebut dinilai perlu dikaji karena berbeda cukup jauh dengan moda transportasi lain yang melayani tujuan serupa.

Bagi Pemerintah Kota Bekasi, keberlanjutan subsidi disertai peningkatan kapasitas layanan akan menjadi fondasi penting dalam mendukung mobilitas masyarakat sekaligus mendorong penggunaan transportasi publik yang lebih luas di kawasan Jabodetabek.