Tokoh Nasional hingga Aktivis Kumpul di UGM, Bahas Masa Depan Demokrasi dan Peran Masyarakat Sipil

YOGYAKARTA – Ratusan perwakilan organisasi masyarakat sipil, akademisi, aktivis, ekonom, hingga tokoh nasional akan berkumpul di kampus Universitas Gadjah Mada (UGM), Sabtu (30/5/2026), dalam forum bertajuk Konferensi Republik: Meneguhkan Civil Society Pilar Republik.

Forum yang digelar selama sehari penuh tersebut menjadi wadah konsolidasi berbagai elemen masyarakat sipil untuk membahas sejumlah tantangan kebangsaan yang dinilai semakin kompleks, mulai dari demokrasi, ekonomi, hukum, hingga persoalan sosial.

Ketua Umum Panitia, Sudirman Said, mengatakan Konferensi Republik lahir dari kesadaran bahwa masyarakat sipil memiliki peran penting dalam perjalanan sejarah bangsa. Menurutnya, berbagai fase penting dalam sejarah Indonesia tidak lepas dari kontribusi kelompok masyarakat yang aktif memperjuangkan perubahan.

"Republik ini digerakkan kehadirannya oleh civil society jauh sebelum negara hadir. Karena itu, kerapatan masyarakat sipil perlu kembali diperkuat untuk berkontribusi terhadap arah perjalanan bangsa," ujarnya dalam keterangan resmi.

Dalam konferensi tersebut, peserta akan membahas empat isu utama yang dianggap menjadi tantangan Indonesia saat ini. Isu tersebut meliputi krisis representasi demokrasi, ketimpangan ekonomi dan pelemahan basis sosial, melemahnya institusi strategis, serta fragmentasi sosial yang berkembang di ruang publik.

Selain sesi pleno, panitia juga menyiapkan tujuh panel diskusi yang akan mengulas tema-tema strategis secara lebih mendalam. Mulai dari model partisipasi publik, konsolidasi gerakan masyarakat sipil, keadilan ekonomi, supremasi hukum dan pemberantasan korupsi, krisis ekologi, demokratisasi pengetahuan, hingga penguatan model kewargaan aktif.

Sekretaris Umum Panitia, Yanuar Nugroho, menilai tantangan yang dihadapi masyarakat sipil saat ini berbeda dibanding era Reformasi 1998. Menurutnya, berbagai kekuatan yang memengaruhi kebijakan publik kini bekerja melalui mekanisme yang lebih kompleks sehingga membutuhkan bentuk kolaborasi yang lebih kuat.

"Republik ini tidak kekurangan warga yang peduli. Yang dibutuhkan adalah ruang dan infrastruktur yang mampu menghubungkan berbagai kelompok agar bisa bergerak bersama," katanya.

Konferensi akan dibuka oleh Wakil Rektor UGM, Arie Sujito, dan menghadirkan pidato kunci dari Komaruddin Hidayat. Sejumlah tokoh dijadwalkan menjadi pembicara, di antaranya Alissa Wahid, Andi Widjajanto, Zainal Arifin Mochtar, Bhima Yudhistira, Titi Anggraini, serta Chandra Hamzah.

Panitia berharap Konferensi Republik tidak berhenti sebagai forum diskusi semata. Dari pertemuan tersebut diharapkan lahir rumusan bersama mengenai posisi strategis masyarakat sipil sebagai pilar republik, sekaligus langkah-langkah konkret yang dapat dijalankan untuk memperkuat demokrasi dan tata kelola pemerintahan di Indonesia.